Dualisme Korwil BEMSEKA: Cermin Rapuhnya Konsolidasi Gerakan Mahasiswa

PERSMA, Selasa, 14 April 2026 – Dinamika organisasi kemahasiswaan kembali menjadi sorotan di Universitas Borneo Tarakan (UBT). Polemik muncul dari penetapan Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Utara (Korwil BEMSEKA) yang melahirkan dua klaim kepemimpinan.

Masalah ini bermula dari proses pemilihan Korwil BEMSEKA yang baru saja berlangsung. Namun, forum tersebut tidak menghasilkan satu figur yang disepakati bersama. Justru muncul dua nama dengan klaim kemenangan yang berbeda.

Badan Perwakilan Mahasiswa BPM UBT mengakui Wakil Presiden Mahasiswa UBT, Anhari Firdaus, sebagai Korwil terpilih. Di sisi lain, BEM UBT menyatakan bahwa posisi tersebut dimenangkan oleh Muhammad Ageng, Ketua BEM Universitas Kaltara.

Perbedaan ini membingungkan mahasiswa. Dua figur yang sama-sama mengklaim jabatan Korwil menimbulkan pertanyaan soal keabsahan hasil forum. Proses pemilihan dan mekanisme pengambilan keputusan pun ikut dipertanyakan.

Masalah ini tidak bisa dianggap sepele, dualisme kepemimpinan menyentuh kredibilitas gerakan mahasiswa di tingkat regional. Jika dibiarkan, kepercayaan terhadap forum seperti BEMSEKA bisa menurun.Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Konflik sering muncul karena perbedaan tafsir hasil forum atau aturan yang tidak jelas. 

Namun, ketika tidak ada komunikasi terbuka, konflik mudah membesar dan merusak solidaritas antar organisasi mahasiswa. Di tingkat kampus, polemik ini juga menunjukkan adanya perbedaan sikap antara BEM UBT dan BPM UBT. Keduanya memiliki peran penting dalam mengawal isu mahasiswa. Namun, perbedaan pandangan ini berpotensi memperkeruh hubungan antar lembaga.

Padahal, BEMSEKA dibentuk sebagai ruang konsolidasi gerakan mahasiswa di Kalimantan. Forum ini seharusnya memperkuat solidaritas dan menyatukan suara mahasiswa. Bukan justru menjadi sumber konflik internal. Situasi ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Transparansi, aturan yang jelas, dan komunikasi terbuka adalah kunci menjaga legitimasi kepemimpinan. Tanpa itu, konflik serupa akan terus terulang.

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual seharusnya mampu menyelesaikan persoalan secara demokratis. Dualisme ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Sebaliknya, ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan memperkuat konsolidasi gerakan mahasiswa ke depan.