Koordinator
Lapangan Aksi, Anhari Firdaus, mengatakan tuntutan tersebut merupakan bentuk
keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum berpihak
kepada rakyat.
"Kami
membawa sembilan tuntutan yang lahir dari keresahan masyarakat terhadap
berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada rakyat,"
ujarnya.
Sembilan
tuntutan tersebut meliputi penurunan harga BBM dan bahan pokok, penguatan nilai
tukar rupiah, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah
Putih, revisi Undang-Undang TNI dan Polri, pemurnian alokasi 20 persen APBN
untuk pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan guru di Kalimantan
Utara, transparansi APBD Kota Tarakan, pelibatan publik dalam proses penyusunan
kebijakan, serta percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Selain
tuntutan nasional, massa aksi juga menyoroti kebijakan pemindahan pusat
pemerintahan Kota Tarakan yang dinilai menghabiskan anggaran besar di tengah
kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut
Anhari, penurunan harga BBM menjadi tuntutan yang paling mendesak. Ia menilai
keterbatasan kuota BBM subsidi berpotensi membuat masyarakat beralih ke BBM
non-subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi.
"Ketika
stok BBM subsidi habis, masyarakat akan beralih ke BBM non-subsidi yang
harganya saat ini mencapai sekitar Rp17 ribu per liter di Kalimantan Utara. Itu
yang menjadi perhatian utama kami," katanya.
Dalam
dialog bersama DPRD Kota Tarakan, mahasiswa juga menuntut keterbukaan informasi
terkait APBD. Mereka menilai masyarakat perlu mengetahui besaran anggaran
daerah dan alokasi penggunaannya agar fungsi pengawasan publik dapat berjalan
dengan baik.
Mahasiswa
turut mempertanyakan prioritas pembangunan daerah, termasuk proyek pemindahan
pusat pemerintahan yang dinilai menyedot anggaran besar dibandingkan program
yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Anhari
mengungkapkan DPRD Kota Tarakan telah menerima seluruh tuntutan yang
disampaikan dalam aksi tersebut. Namun, mahasiswa akan terus mengawal realisasi
tuntutan dan menyiapkan langkah lanjutan apabila tidak ada tindak lanjut yang
jelas.
"Kami
akan tetap melakukan pengawasan. Jika tuntutan ini tidak dilaksanakan,
mahasiswa akan kembali melakukan konsolidasi untuk mendesak pemerintah maupun
DPRD menyelesaikan persoalan ini," tegasnya.
Sementara
itu, Jenderal Lapangan Aksi, Iqbal, meminta pemerintah dan DPRD segera
merealisasikan tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.
Iqbal
juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.
Menurutnya, DPRD perlu membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut
mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat.
"Publik
harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Jika ada kebijakan yang tidak
berpihak kepada rakyat, maka masyarakat harus bisa mengoreksi," katanya.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dan DPRD tidak hanya menerima aspirasi secara administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
