PERSMA, 7 Maret 2025 – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Borneo Tarakan (UBT) menggelar Hiring Terbuka bersama Pemerintah Kota Tarakan di Gedung Graha Pemuda, Kamis (6/3). Forum ini membahas enam isu mendesak di Kota Tarakan: permasalahan banjir, anak yang berjualan di jalanan, kesejahteraan petani rumput laut, program makanan bergizi gratis, pengelolaan limbah pabrik ubur-ubur, dan beasiswa bagi mahasiswa.
Ketua BEM UBT, Ndaru Teguh, menegaskan bahwa forum ini merupakan bentuk pengawalan terhadap permasalahan lama yang belum terselesaikan, terutama setelah transisi kepemimpinan di legislatif dan eksekutif.
"Kami tidak ingin masalah-masalah ini hanya menjadi catatan tanpa solusi. Hiring terbuka ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar menindaklanjuti isu yang sudah lama dihadapi masyarakat Tarakan," ujar Ndaru.
Ia menekankan bahwa keenam isu tersebut memiliki tingkat urgensi yang sama. "Semua isu ini berdampak langsung pada masyarakat. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain, karena semuanya membutuhkan perhatian segera," tambahnya.
Ketidakhadiran Wali Kota Tarakan dalam forum ini menjadi sorotan utama. Simon Patino, S.AB., Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, hadir sebagai perwakilan DPRD dan menyatakan keterbukaan terhadap aspirasi mahasiswa.
Koordinator Lapangan (Korlap) acara, Andrew Mozak Nicholas, mengapresiasi kehadiran perwakilan DPRD namun menyayangkan absennya Wali Kota.
"Seharusnya Wali Kota juga hadir dalam audiensi ini karena masalah yang kami angkat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Kami berharap ada komitmen nyata dari pihak eksekutif, bukan sekadar pembahasan di tingkat legislatif," ungkapnya.
BEM UBT berkomitmen mengawal hasil diskusi hingga ada langkah nyata dari pemerintah. Ketua BEM UBT menjelaskan bahwa komitmen yang disampaikan DPRD telah dituangkan dalam pakta integritas, yang menegaskan keseriusan dalam menangani permasalahan tersebut.
Namun, ia menekankan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada progres yang jelas, BEM UBT siap melakukan aksi demonstrasi untuk menekan pemerintah agar segera bertindak.
"Kami menunggu realisasi janji yang telah disampaikan oleh ketua komisi II DPRD Kota Tarakan. Jika tidak ada tindak lanjut konkret, mahasiswa akan turun ke jalan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah," tegas Ndaru.
Para mahasiswa menekankan pentingnya komitmen nyata dalam menyelesaikan permasalah yang berdampak langsung pada masyarakat Tarakan.
(EN,MFA,AN,RR)\
Tidak ada komentar:
Posting Komentar